PKB Soroti Kelemahan Pemerintah Kendalikan Lonjakan Harga Beras

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan tegas kembali datang dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, yang menilai pemerintah belum menunjukkan kapasitas memadai dalam mengendalikan harga beras secara nasional. Menurutnya, wacana penerapan rayonisasi harga beras justru menunjukkan lemahnya strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.

Daniel menilai kebijakan tersebut bukan solusi, melainkan potensi masalah baru yang dapat menimbulkan ketimpangan harga antarwilayah.
“Rayonisasi tidak punya dasar konstitusi dan justru membuka ruang ketidakadilan. Negara tidak boleh lepas tangan begitu saja,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menyebut bahwa tugas negara adalah memastikan harga beras seragam dan terjangkau untuk semua warga, bukan membiarkan perbedaan harga sebagai konsekuensi geografis. Pemerintah, kata Daniel, seharusnya hadir dengan intervensi anggaran, distribusi, dan stabilisasi seperti halnya kebijakan satu harga BBM dan pupuk.

Menurut Daniel, tingginya harga beras di sejumlah daerah semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi pasar, bukan mencari formula yang berpotensi memperlebar ketimpangan.
“Jika harga tinggi, negara harus turun tangan memberi subsidi. Itu yang seharusnya dilakukan,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek keadilan, Daniel juga menilai bahwa arah kebijakan pangan nasional belum sepenuhnya berpihak pada upaya swasembada yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pangan tidak bisa hanya dilihat dari produksi, tetapi harus dirasakan masyarakat lewat stabilitas harga yang nyata di seluruh pelosok negeri.

“Stabilitas dan keterjangkauan harga beras adalah ukuran paling sederhana apakah negara berhasil menjaga kedaulatan pangan. Kalau masih ada daerah dengan harga tinggi, berarti ada yang belum beres,” katanya.

Daniel kembali mengingatkan pemerintah agar meninggalkan gagasan-gagasan yang berpotensi menormalisasi ketimpangan harga. Sebaliknya, ia meminta agar fokus dialihkan pada perbaikan distribusi, peningkatan produksi, dan memastikan setiap warga memiliki akses setara terhadap kebutuhan pokok (RED).