Ranny Fahd Dukung Penghapusan Rujukan BPJS Kesehatan

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penghapusan sistem rujukan BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, sederhana, dan ramah bagi masyarakat.

Menurut Ranny, penghapusan sistem rujukan merupakan terobosan progresif pemerintah bersama Komisi IX DPR dalam membuka akses layanan kesehatan yang lebih merata. Selama ini, sistem rujukan kerap menjadi hambatan birokrasi yang dikeluhkan pasien karena memperlambat penanganan medis.

“Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan positif yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis. Komisi IX mendukung setiap langkah yang mempercepat pelayanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien,” ujar Ranny dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Ia menilai penyederhanaan alur layanan justru menjadi kunci peningkatan kualitas kesehatan nasional ke depan. Dengan sistem yang lebih ringkas, masyarakat dapat langsung mengakses layanan sesuai kebutuhan medis tanpa terbebani prosedur administratif yang berbelit.

Meski demikian, Ranny mengingatkan bahwa perubahan pola layanan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Hal ini penting agar penghapusan sistem rujukan benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan penumpukan pasien di fasilitas tertentu.

“Harapan kami, penghapusan sistem rujukan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung. Masyarakat berhak mendapatkan layanan tanpa kerumitan administrasi, dengan kualitas yang tetap terjaga,” tuturnya.

Selain itu, Ranny mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan tenaga medis sebagai pelaksana di lapangan. Ia menegaskan, kesiapan seluruh ekosistem layanan kesehatan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan tersebut.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Ranny memastikan akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih inklusif dan humanis (RED).