BPMA Gelar 7th Aceh Upstream Oil dan Gas Supply Chain Management Summit 2026

BANDA ACEH, BERITANEGERI.ID – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kewenangan Provinsi Aceh, yakni PT Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi, Triangle Pase Inc., ONWA Pte. Ltd., OSWA Pte. Ltd., dan PT Aceh Energy, melaksanakan agenda tahunan The 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 di gedung AAC Dayan Dawod USK, Senin, 2 februari 2026.

Agenda strategis ini mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Meningkatkan Produksi Migas Demi Terwujudnya Kemandirian Energi Nasional.” Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi Supply Chain Management untuk mendukung keandalan operasi hulu migas di Aceh, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendorong pencapaian target produksi migas nasional. Selain itu, forum ini diharapkan mampu menghadirkan multiplier effect bagi perekonomian nasional dan daerah, khususnya Aceh.

Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kembali agenda tahunan tersebut yang kini memasuki edisi ketujuh.

“Alhamdulillah acara ini dapat kembali dilaksanakan. Melalui forum ini, para stakeholder dapat saling berbagi pengalaman dan peluang agar tercipta lingkungan bisnis migas yang lebih baik. Kami berharap pada tahun 2026 semakin banyak kontrak yang dapat diselesaikan sehingga berdampak positif terhadap perekonomian Aceh ke depan,” ujarnya.

Edy juga menyoroti kondisi Aceh yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Menurutnya, sektor migas diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPMA Nasri Djalal menegaskan bahwa kolaborasi puncak para mitra bisnis migas memiliki potensi besar dalam menciptakan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, serta berkontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan Aceh.

“Saya berharap kita dapat terus merajut dan memperkuat kerja sama migas di Aceh. Kolaborasi yang baik akan membuat seluruh pihak dapat bahu-membahu membangun lingkungan sektor migas yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Nasri.

Nasri juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Aceh, khususnya Sekretaris Daerah Aceh, atas koordinasi yang berjalan baik selama ini. 

Menurutnya, setiap rekomendasi dan kebutuhan BPMA yang disampaikan kepada Gubernur Aceh dan pemerintah daerah dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan perizinan dalam pelaksanaan kegiatan migas di Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengapresiasi BPMA beserta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini menjadi penghubung antara kontraktor migas, akademisi, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.

“Amanah pengelolaan migas harus dijalankan dengan fokus pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah Aceh akan terus adaptif terhadap perkembangan sektor migas dan senantiasa mendukung ketahanan energi nasional. Efek berganda dari sektor ini sangat penting bagi perekonomian Aceh,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi keterlibatan masyarakat, pelaku usaha lokal, dan akademisi. Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir turut menyampaikan belasungkawa atas bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh serta berharap adanya kontribusi nyata dari para pelaku industri migas dalam mendukung proses pemulihan.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Komjen Pol (Purn) Yudhiawan, menyampaikan belasungkawa atas bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menyoroti dinamika geopolitik global yang saat ini menjadikan tiga sektor utama sebagai fokus dunia, yakni ketahanan pangan, air dan sumber daya alam, serta energi.

“Indonesia memiliki potensi energi yang luar biasa. Presiden melalui Asta Cita menekankan pentingnya swasembada energi agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Hilirisasi menjadi kunci, dengan target produksi nasional mencapai 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030,” jelasnya.

Menurutnya, sektor ESDM menyumbang sekitar 15 persen terhadap pendapatan negara melalui APBN. Ia mengapresiasi kinerja BPMA yang dinilai positif dalam pengelolaan migas, termasuk realisasi produksi, pencadangan baru, peningkatan kinerja sumur eksisting, modernisasi fasilitas, serta penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Melalui konferensi pers, Kepala BPMA bersama Inspektur Jenderal Kementerian ESDM juga memastikan bahwa program legalisasi sumur minyak rakyat tetap akan terus berjalan sebagai upaya menjadikan masyarakat mitra resmi dalam kegiatan hulu migas, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui keterlibatan yang legal, aman, dan berkelanjutan.