Prabowonomics, Kelas Menengah, dan Masa Depan Ekonomi Rakyat Indonesia

JAKARTA, BERITANEGERI.ID – Oleh: Bayu Angga Saputra S.E., M.M
(Praktisi Ekonomi Kreatif & Pengamat Kebijakan Publik)

Setiap 17 Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan raya, gang permukiman hingga pelosok desa. Upacara, perlombaan dan berbagai perayaan menjadi ritual tahunan untuk mengenang 81 tahun perjalanan Republik Indonesia.

Namun, di balik semarak peringatan kemerdekaan, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: sudah sejauh mana kemerdekaan politik yang diperjuangkan para pendiri bangsa diterjemahkan menjadi kemerdekaan ekonomi bagi rakyat?

Pertanyaan itu penting diajukan ketika perekonomian nasional terlihat relatif stabil di tingkat makro, tetapi tekanan terhadap rumah tangga, kelas menengah, pekerja informal, petani dan pelaku usaha kecil masih terasa nyata.

Di sinilah Prabowonomics menghadapi ujian sesungguhnya. Bukan hanya bagaimana pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli, kesempatan kerja, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi dan Persoalan Daya Beli

Secara agregat, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen memperlihatkan bahwa mesin ekonomi nasional belum kehilangan tenaga.

Namun, angka makro tidak selalu identik dengan kondisi ekonomi rumah tangga.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi yang terkendali dan berbagai indikator fiskal memang penting. Tetapi bagi masyarakat, ukuran yang paling terasa adalah apakah pendapatan meningkat, pekerjaan tersedia, harga kebutuhan terjangkau dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup tetap terjaga.

Karena itu, pemerintah perlu membaca indikator makro bersama dengan indikator mikro. Ketika konsumsi rumah tangga melemah atau masyarakat semakin berhati-hati membelanjakan pendapatan, persoalannya tidak cukup dijawab hanya dengan menyebut stabilitas pertumbuhan.

Deflasi pun tidak selalu otomatis menjadi kabar baik.

Harga pangan yang turun dapat mencerminkan pasokan yang membaik. Tetapi dalam kondisi tertentu, penurunan harga juga dapat terjadi karena permintaan masyarakat melemah. Karena itu, membaca deflasi harus dilakukan bersama indikator konsumsi, pendapatan dan produksi agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Kelas Menengah Menjadi Alarm

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kondisi kelas menengah.

Kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang utama konsumsi domestik. Ketika kelompok ini mengalami tekanan pendapatan, meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Persoalannya semakin kompleks karena struktur pasar kerja Indonesia masih didominasi sektor informal. Pekerja informal memiliki tingkat perlindungan yang relatif lebih terbatas dibandingkan pekerja formal, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari penurunan tingkat pengangguran semata.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak pekerjaan baru yang produktif dan berkualitas tercipta? Berapa besar kenaikan upah riil pekerja? Dan apakah masyarakat memiliki kepastian ekonomi yang cukup untuk menabung, membeli rumah, membiayai pendidikan anak serta membangun masa depan?

Di titik inilah ukuran keberhasilan pembangunan harus diperluas.

Prabowonomics dan Ambisi Pertumbuhan 8 Persen

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa agenda ekonomi yang relatif ambisius, termasuk target pertumbuhan ekonomi tinggi, ketahanan pangan, swasembada energi, hilirisasi serta penguatan industri nasional.

Secara konseptual, arah tersebut memiliki relevansi dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian nasional dalam kerangka usaha bersama dan kemakmuran rakyat.

Persoalannya bukan semata-mata pada besarnya visi.

Persoalan terbesar justru terletak pada kemampuan menerjemahkan visi tersebut menjadi kebijakan yang menciptakan nilai tambah di tingkat masyarakat.

Pertumbuhan delapan persen, misalnya, tidak boleh hanya menjadi target statistik. Ia harus diterjemahkan menjadi investasi produktif, industrialisasi, lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan kenaikan pendapatan masyarakat.

Dengan kata lain, pertumbuhan harus memiliki wajah manusia.

Jika pertumbuhan tinggi hanya menghasilkan peningkatan kapital dan keuntungan korporasi tanpa peningkatan kesejahteraan pekerja serta pelaku ekonomi kecil, maka keberhasilan makro akan tetap menyisakan persoalan distribusi.

Petani Harus Menjadi Subjek Ekonomi

Agenda ketahanan pangan merupakan salah satu ujian penting Prabowonomics.

Kedaulatan pangan tidak semestinya hanya dipahami sebagai kemampuan negara menyediakan stok pangan. Lebih dari itu, kedaulatan pangan harus memastikan petani memperoleh posisi yang kuat dalam rantai ekonomi.

Petani tidak boleh hanya menjadi produsen yang menjual hasil panen kepada pasar, sementara sebagian besar nilai tambah justru dinikmati oleh mata rantai distribusi di luar sektor produksi.

Akses terhadap pembiayaan, teknologi, pupuk, benih, informasi pasar, gudang, transportasi dan jaringan distribusi menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

Negara perlu membangun ekosistem yang membuat petani memiliki daya tawar lebih besar.

Sebab, kemerdekaan ekonomi di sektor pangan tidak akan sempurna apabila petani tetap menjadi pihak yang paling lemah dalam menentukan harga dan menikmati nilai tambah.

UMKM dan Ekonomi Digital

Persoalan serupa terjadi pada jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Digitalisasi membuka peluang besar. Namun, transformasi digital tidak otomatis membuat seluruh pelaku usaha menjadi lebih kuat.

Platform digital memang dapat memperluas pasar, tetapi pada saat yang sama pelaku UMKM menghadapi persoalan biaya logistik, komisi platform, persaingan harga, literasi digital, akses pembiayaan dan ketergantungan terhadap ekosistem digital yang mereka tidak sepenuhnya kendalikan.

Karena itu, transformasi digital harus ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan.

Negara perlu memastikan UMKM memiliki akses terhadap teknologi, pembiayaan, pelatihan, pasar dan infrastruktur digital secara adil. Digitalisasi harus menjadi jalan menuju efisiensi dan perluasan pasar, bukan menciptakan bentuk ketergantungan ekonomi baru.

Hilirisasi Jangan Berhenti pada Ekspor Komoditas

Agenda hilirisasi juga menjadi bagian penting dari strategi ekonomi pemerintahan saat ini.

Hilirisasi telah membuka peluang peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Tetapi pekerjaan rumahnya masih panjang.

Indonesia tidak cukup hanya mengolah bahan mentah menjadi produk antara.

Target yang lebih strategis adalah membangun industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengembangkan teknologi nasional dan memperkuat kapasitas perusahaan domestik.

Jika tidak, hilirisasi berisiko hanya memindahkan titik keuntungan dari sektor hulu ke sektor pengolahan tanpa mengubah struktur ekonomi secara fundamental.

Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi bukan semata-mata besarnya nilai ekspor.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak tenaga kerja terserap, berapa besar teknologi berkembang, seberapa kuat industri nasional tumbuh dan seberapa besar manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat.

Menghidupkan Kembali Koperasi

Dalam konteks tersebut, koperasi sebenarnya memiliki relevansi yang kembali menguat.

Koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperbesar skala ekonomi rakyat, meningkatkan posisi tawar produsen kecil serta memperpendek rantai distribusi yang tidak efisien.

Namun, revitalisasi koperasi membutuhkan pendekatan baru. Koperasi tidak boleh sekadar menjadi organisasi administratif atau simbol ekonomi kerakyatan.

Koperasi harus mampu menjadi entitas bisnis modern yang profesional, transparan, berbasis teknologi dan memiliki akses terhadap pembiayaan serta pasar.

Jika dikelola dengan benar, koperasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan rakyat tidak hanya menjadi konsumen dan tenaga kerja, tetapi juga menjadi pemilik aset dan kegiatan ekonomi.

Kemerdekaan Ekonomi sebagai Ukuran Keberhasilan

Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, Indonesia membutuhkan cara pandang pembangunan yang mampu mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan.

Prabowonomics memiliki kesempatan untuk menjawab tantangan tersebut. Namun, keberhasilannya tidak akan ditentukan hanya oleh seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Sejarah kelak akan menilai apakah pertumbuhan tersebut berhasil mengurangi kerentanan kelas menengah, memperkuat petani, meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperluas kepemilikan ekonomi rakyat dan mempersempit ketimpangan.

Peringatan 17 Agustus karena itu seharusnya tidak berhenti pada upacara dan seremoni.

Kemerdekaan perlu terus diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari: ketika petani memperoleh harga yang layak, pekerja mendapatkan upah yang bermartabat, UMKM memiliki akses pasar yang adil, anak muda memperoleh pekerjaan produktif dan keluarga Indonesia memiliki kemampuan ekonomi untuk menatap masa depan.

Pada akhirnya, kemerdekaan ekonomi bukan sekadar tentang seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi tentang siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut.

Dan di situlah Prabowonomics akan menemukan ukuran keberhasilannya yang paling nyata: bukan hanya Indonesia yang tumbuh, tetapi rakyat Indonesia yang benar-benar hidup lebih sejahtera.