Sekjen GPK: Butuh Kepemimpinan Baru untuk Hadapi Pemilu 2029

Jakarta — Perubahan kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan kekuatan partai menjelang Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah, M. Thobahul Aftoni (Toni), mengatakan perubahan kepemimpinan bukan sekadar pergantian figur, melainkan bagian dari pembenahan organisasi setelah PPP gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

“PPP membutuhkan penyegaran kepemimpinan dan strategi baru. Jangan sampai kegagalan Pemilu 2024 kembali terulang. Kepemimpinan ke depan harus lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu menarik kembali pemilih tradisional sekaligus pemilih muda,” kata Toni.

Menurut dia, kondisi elektoral PPP juga menunjukkan perlunya evaluasi serius. Sejumlah survei menempatkan elektabilitas PPP masih di bawah 2 persen. Di Jawa Timur, survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) mencatat elektabilitas PPP sebesar 1,5 persen. Sementara survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan PPP di Jawa Barat pada angka 1,8 persen.

“Jawa Timur dan Jawa Barat semestinya menjadi lumbung suara PPP. Rendahnya elektabilitas di dua provinsi ini menunjukkan ada persoalan yang harus segera dibenahi, termasuk soal ketokohan dan penguatan struktur partai di daerah,” ujarnya.

Toni juga menyoroti konsolidasi organisasi di tingkat pusat. Menurut dia, kepemimpinan Muhamad Mardiono yang telah berjalan hampir satu tahun belum menunjukkan penguatan struktur yang signifikan.

“Kalau struktur di tingkat pusat saja belum mampu diperkuat secara optimal, bagaimana kita mau berharap konsolidasi di daerah berjalan maksimal?” kata dia.

Karena itu, Toni menilai PPP membutuhkan kepemimpinan baru yang mampu melakukan konsolidasi, memperkuat struktur hingga ke akar rumput, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Aspirasi perubahan, kata Toni, juga berkembang di kalangan kader akar rumput dan ulama. Hasil Halaqah Ulama di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, beberapa waktu lalu, disebut menjadi salah satu cerminan aspirasi tersebut.

“PPP adalah partai warisan ulama. Kalau para kiai dan ulama menghendaki adanya perubahan, tentu aspirasi itu harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Menurut Toni, waktu menuju Pemilu 2029 harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan. Perubahan kepemimpinan, kata dia, harus dipandang sebagai momentum untuk membawa PPP memasuki babak baru.

“Bismillah, kalau perubahan memang menjadi kehendak kader dan aspirasi para ulama, PPP harus berani mengambil langkah untuk menyelamatkan masa depan partai,” kata Toni.